BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim meminta Pemerintah Kota (Pemko) terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk).
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah melalui inovasi jemput bola dan integrasi layanan agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen kependudukan.
Menurutnya, dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan kebutuhan dasar yang wajib dimiliki setiap warga. Tanpa layanan yang baik, masyarakat akan kesulitan mendapatkan hak-haknya di bidang pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Pemko harus berinovasi dalam memberikan pelayanan. Misalnya melalui program jemput bola ke lingkungan masyarakat dan integrasi layanan antarinstansi. Dengan begitu, warga tidak perlu repot datang berkali-kali ke kantor Disdukcapil,” ujar Arif, Selasa, 26 Agustus 2025.
Ia menambahkan, pola jemput bola terbukti efektif menjangkau warga yang tinggal di wilayah pinggiran maupun kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara integrasi layanan bisa memotong birokrasi sehingga masyarakat tidak terbebani oleh prosedur yang panjang.
Arif menekankan bahwa kualitas layanan publik akan mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir di tengah masyarakat. Jika urusan administrasi kependudukan berjalan cepat dan mudah, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan meningkat.
Selain itu, legislator ini juga menilai pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan adminduk. Dengan sistem yang lebih modern, proses perekaman dan pencetakan dokumen bisa dilakukan secara efisien dan minim kesalahan.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa upaya peningkatan layanan harus disertai dengan sosialisasi yang masif. Masyarakat perlu mengetahui kemudahan-kemudahan yang tersedia agar mereka terdorong untuk melengkapi dokumen kependudukannya.
“Harapannya, dengan layanan yang lebih baik, seluruh masyarakat Palangka Raya memiliki dokumen kependudukan lengkap. Ini bukan hanya mempermudah mereka dalam mengakses pelayanan publik, tapi juga memperkuat basis data pemerintah untuk mendukung pembangunan,” pungkasnya. (MARINI/H)
