BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Sipil di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat menyuarakan pernyataan sikap tegas atas kematian Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online yang diduga menjadi korban kebrutalan aparat pada aksi demo di Jakarta.
Aksi solidaritas ini digelar pada Jumat malam, 29 Agustus 2025 di Kawasan Bundaran Pancasila. “Kami hadir malam ini bersolidaritas, mengirim doa untuk Affan dan korban kekerasan lainnya. Kami mengutuk keras pembunuhan dan tindakan represif aparat terhadap rakyat,” ujar salah satu perwakilan Solidaritas Mahasiswa.
Mereka menilai, kasus kematian Affan yang disebut dilindas mobil barakuda polisi, menambah deretan panjang korban kekerasan aparat kepolisian.
Dalam pernyataan sikapnya, peserta aksi juga menyampaikan bahwa kekerasan juga menimpa seorang petani bernama Gijik juga tewas tertembak aparat di Bangkal, Kabupaten Seruyan, pada 2023.
“Tragedi ini menunjukkan masih banyak ketidakadilan di negeri ini, termasuk di Bumi Kotawaringin. Upah buruh, termasuk ojek online, ditekan, anggaran publik dipangkas sewenang-wenang, konflik agraria tak kunjung selesai, masyarakat adat tidak diakui haknya. Semua ini adalah potret nyata ketidakadilan,” ungkap salah seorang perwakilan masyarakat sipil.
Dalam pernyataannya, Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menegaskan enam sikap. Pertama, menuntut aparat yang terlibat dalam pembunuhan Affan dihukum seberat-beratnya. Kedua, mendesak Presiden mencopot Kapolri.
Ketiga, meminta aparat kepolisian menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi.
“Selain itu kami mengutuk segala bentuk ketidakadilan agraria di Kalimantan Tengah, termasuk kriminalisasi terhadap pejuang agraria, perampasan tanah, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat. Pemerintah pusat dan daerah harus segera menyelesaikan konflik agraria dengan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.
Aksi solidaritas malam itu ditutup dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mengawal demokrasi, menegakkan keadilan, dan memastikan hak-hak warga negara tidak lagi dikhianati. (WAHYU KRIDA/R)
