BORNEONEWS, Sampit – DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) sepakat mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah agar tetap aman dan damai. Imbauan ini disampaikan menyikapi situasi nasional yang saat ini tengah diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen untuk mencegah hal-hal yang bisa memicu gangguan ketertiban.
“Kami menginginkan masyarakat tidak memandang sebelah mata soal kondusivitas daerah. Semua kegiatan, termasuk yang ada di DPRD, melibatkan masyarakat. Jika ada aspirasi, sampaikan kepada kami. Kita duduk bersama mencari solusi,” kata Rudianur, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Ia juga menekankan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, demonstrasi adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan.
“Saya yakin di Kotawaringin Timur sudah menjadi hal yang biasa demo itu, mereka menyampaikan sesuai dengan hati nurani mereka. Jangan ada yang memprovokasi. Insya Allah atas kerja sama forkopimda hal-hal seperti itu tidak akan terjadi,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor juga mengimbau masyarakat agar tidak ikut terprovokasi aksi demonstrasi yang terjadi di ibu kota. Hal ini disampaikan saat dirinya membuka pawai pembangunan memperingati HUT ke-80 RI di Sampit.
“Kita ketahui, saat ini di Jakarta sedang terjadi demo besar-besaran terhadap pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya mengimbau masyarakat Kotim jangan ikut serta, karena yang paling penting adalah menjaga daerah kita tetap aman,” kata Halikinnor.
Halikinnor menegaskan stabilitas keamanan menjadi syarat utama dalam melaksanakan pembangunan. Ia berharap masyarakat bersama pemerintah dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban di Kotim agar pembangunan bisa berjalan lancar.
Baik DPRD maupun Pemkab Kotim sepakat bahwa kondusivitas adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, seluruh masyarakat diminta tidak terprovokasi isu yang dapat memecah belah persatuan, melainkan mengutamakan dialog untuk menyampaikan aspirasi. (DEWI PATMALASARI/y)
