BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung penguatan kelembagaan pengawas pemilu untuk memantapkan demokrasi di bumi habaring hurung.
"Pengawasan pemilu merupakan pondasi untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan jujur dan adil. Pengawas bukan hanya mengawal proses teknis, melainkan juga menjaga kedaulatan rakyat. Untuk itu, sinergi antara bawaslu, pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat harus terus diperkuat," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kotim Oktav Pahlevi, Minggu, 31 Agustus 2025.
Hal itu disampaikannya saat kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilihan umum bersama mitra kerja Bawaslu Kotawaringin Timur (Kotim) di Aquarius Boutique Hotel Sampit.
Saat tahapan pemilu, biasanya banyak isu yang beredar dan dapat menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga kondisifitas kamtibmas.
Pemilu harus dilaksanakan dengan damai dan tertib, tanpa provokasi dan tanpa perpecahan. Hanya dengan suasana yang aman dan kondusif, demokrasi dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat berlanjut.
"Menjaga kedamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan kewajiban kita semua. Masyarakat perlu bijak dalam menyikapi informasi, tidak mudah terprovokasi, serta memilih jalan kebersamaan. Inilah wujud nyata dari upaya kita untuk menegakkan kedaulatan demokrasi di bumi habaring hurung," imbuhnya.
Tahun ini bangsa Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Usia ini adalah momentum untuk kita berefleksi. Selama 8 dekade, bangsa ini telah melewati berbagai dinamika.
Demokrasi yang dijalani saat ini merupakan hasil jerih payah para pejuang dan generasi pendiri bangsa. Sehingga tugas generasi penerus saat ini ialah memelihara dan meningkatkan demokrasi.
Ia menyatakan, makna 80 tahun kemerdekaan adalah bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi memastikan bahwa setiap proses demokrasi menghasilkan pemimpin dan kebijakan yang membawa kesejahteraan.
Untuk itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga demokrasi, sebab tanpa demokrasi yang berkualitas, pembangunan Kotim akan terhambat.
"Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Saya yakin melalui kolaborasi dan pengawasan yang kuat, kita dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Dengan begitu, kedaulatan rakyat terjaga dan pembangunan daerah berlanjut dengan lebih baik," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
