BORNEONEWS, Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah mencatatkan inflasi year-on-year atau y-on-y sebesar 2,08 persen pada Agustus 2025, dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK mencapai 107,72. Data ini menunjukkan adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti dalam siaran persnya pada Senin, 1 September 2025 menyampaikan bahwa angka ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang masih terkendali meskipun terdapat tekanan harga di beberapa wilayah.
Agnes menjelaskan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sukamara, yakni sebesar 2,42 persen dengan IHK mencapai 109,90.
"Sukamara mengalami tekanan harga yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, terutama pada kelompok bahan makanan dan transportasi," ujarnya.
Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Palangka Raya sebesar 1,85 persen dengan IHK sebesar 107,35, menunjukkan stabilitas harga yang relatif lebih baik di ibu kota provinsi.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat adanya deflasi secara bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,44 persen pada Agustus 2025. Menurut Agnes, penurunan harga ini dipengaruhi oleh turunnya harga beberapa komoditas utama, seperti cabai, bawang merah, dan tarif angkutan udara.
"Deflasi ini menjadi sinyal positif bahwa tekanan harga jangka pendek dapat diredam, meskipun tetap perlu diwaspadai fluktuasi musiman," tambahnya.
Sementara itu, tingkat inflasi year-to-date (y-to-d) atau kumulatif sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 1,01 persen. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, harga barang dan jasa di Kalimantan Tengah masih mengalami kenaikan moderat sepanjang tahun berjalan.
"Inflasi y-to-d yang relatif rendah ini menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan distribusi barang di wilayah Kalimantan Tengah," kata Agnes.
BPS Kalimantan Tengah terus memantau pergerakan harga di seluruh kabupaten/kota untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah. Agnes menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok.
"Keterlibatan semua pihak sangat penting agar inflasi tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak membebani daya beli masyarakat," tuturnya.
Dengan kondisi inflasi yang terkendali dan adanya deflasi bulanan, Kalimantan Tengah menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup baik di tengah tantangan global dan nasional. BPS berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan melalui kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. (TESTI PRISCILLA/j)
