PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), mulai gencar melakukan perbaikan jalan berlubang serta drainase yang tersumbat.

Kepala Dinas PUPR Kobar melalui Kepala Bidang Bina Marga, Suradi, mengatakan pihaknya menurunkan tim satgas Bina Marga yang siap bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

“Untuk mencapai target nol lubang dan nol sumbatan yang merupakan pelayanan kami kepada masyarakat, maka setiap ada laporan dari masyarakat, tim satgas bergerak cepat melakukan peninjauan dan dilanjutkan dengan penanganan. Keluhan jalan berlubang, apabila lambat penanganannya, akan membahayakan bagi pengguna jalan,” ujar Suradi, Rabu, 3 September 2025.

Suradi menjelaskan, selain perbaikan jalan berlubang, tim satgas juga fokus mengantisipasi banjir saat musim penghujan dengan membersihkan dan memperbaiki drainase yang tersumbat oleh sampah maupun tanah.

“Sumbatan pada drainase akan berdampak air tidak bisa mengalir dengan lancar, sehingga meluap hingga ke jalan maupun pemukiman penduduk,” tambahnya.

Beberapa lokasi yang sudah ditangani tim satgas di antaranya drainase di Jalan Pasanah, Kawitan, Malijo, Natai Arahan, HM. Rafii, Diponegoro depan Polres arah menuju SMPN 1, serta Jalan Alipandi Sarjan.

Ia menambahkan bahwa program “Nol Lubang dan Nol Sumbatan” merupakan bagian dari pemeliharaan jalan dan infrastruktur, yang menjadi prioritas PUPR Kobar untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

“Keberadaan drainase ini sangat penting. Karena itu, kami berharap peran aktif masyarakat untuk peduli terhadap hasil pembangunan, misalnya dengan gotong royong membersihkan drainase dari sampah maupun tanah,” kata Suradi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya dilakukan di Kota Pangkalan Bun, melainkan juga di desa-desa yang masuk dalam perencanaan pembangunan.

“Pada prinsipnya, pembangunan infrastruktur ini merupakan skala prioritas utama. Infrastruktur adalah urat nadi masyarakat, dengan kondisi yang memadai maka akan berdampak pada sektor lainnya,” jelas Suradi.

Namun, ia juga meminta masyarakat untuk bersabar mengingat keterbatasan anggaran, sehingga penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas.

“Hal ini demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan,” tutupnya. (DANANG/j)