BORNEONEWS, Sampit - Pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit masih menantikan realisasi janji yang diberikan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).
Beberapa kesepakatan yang dibuat sejak tahun 2024 lalu belum juga ditindaklanjuti, menyebabkan ketidakpastian bagi pengurus pasar.
H Tajudin Noor, pengurus PPM, mengungkapkan bahwa hasil rapat tahun lalu mencakup tujuh poin kesepakatan, termasuk penyerahan pengelolaan WC pasar kepada pengurus. Kesepakatan ini dianggap penting karena dapat meningkatkan pendapatan organisasi pengurus.
"Kesepakatan itu sudah ditandatangani Ketua DPRD, tapi sampai hari ini belum kami terima secara resmi. Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti agar jelas arah keputusannya," ujarnya, Rabu, 3 September 2025.
Tajudin juga menyoroti kondisi PPM yang semakin sepi pembeli, yang menyebabkan banyak pedagang kesulitan membayar iuran. Padahal, Bupati Kotim sebelumnya pernah menjanjikan agar pedagang tidak ditagih iuran jika dagangan sedang sepi.
"Janji itu belum pernah terwujud. Sampai sekarang pedagang tetap ditagih iuran, padahal kondisi pasar makin sulit. Kami harap janji bupati itu bisa direalisasikan demi keberlangsungan usaha pedagang," tambahnya.
Selain itu, masalah sertifikat hak pakai toko juga masih belum terselesaikan. Tajudin menjelaskan bahwa meskipun sebagian pedagang telah menerima sertifikat, banyak yang masih menunggu hampir setahun.
"Pedagang sudah membayar Rp1 juta per sertifikat. Kalau dikalikan ratusan toko, jumlahnya tidak sedikit. Jadi wajar pedagang menuntut kejelasan," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kotim, Irawati, berjanji akan menyampaikan aspirasi pedagang kepada bupati. Ia juga menyatakan bahwa sertifikat yang belum selesai akan segera ditangani oleh dinas terkait.
"Semua usulan akan saya sampaikan kepada bupati. Khusus sertifikat hak pakai toko, saya sudah meminta dinas segera menindaklanjutinya," kata Irawati.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus berlanjut pada tahun 2025. Namun, pemerintah tetap berupaya mencari cara agar masyarakat tetap merasakan manfaat dari pembangunan.
"Kami ingin Kotim terus bergerak maju. Karena itu, saya mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan. Jangan sampai terpengaruh isu yang berpotensi memecah belah. Jika situasi daerah kondusif, ekonomi akan berputar dan pedagang bisa berusaha dengan tenang," pungkasnya. (DEVIANA/H)
