PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menunjukkan perkembangan.

Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, menyampaikan bahwa seluruh titik Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) sudah diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diverifikasi.

"Alhamdulillah, semua titik SPPG sudah diajukan ke Badan Gizi Nasional. Pembangunannya bertahap, termasuk sekitar dua bulan ke depan akan ada satu lagi SPPG di Kecamatan Pangkalan Banteng yang dilaunching. Saat ini, dapur untuk program MBG di sana sudah mencapai 80 persen, tinggal menunggu finishing," kata Sri Lestari, Kamis, 4 September 2025.

Sri Lestari menambahkan, satu dapur program MBG disyaratkan mampu memproduksi makanan untuk sekitar 3.000 siswa setiap harinya.

"MBG ini seyogyanya setiap hari siswa menerima. Karena di setiap SPPG mencakup radius sekitar 6 kilometer, di situ ada beberapa sekolah yang terjangkau," Imbuhnya.

Menurutnya, setiap SPPG nantinya akan beroperasi di seluruh kecamatan di Kobar. Namun, proses pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai hasil verifikasi pusat.


Saat ini, baru ada satu SPPG yang sudah berjalan di Kobar, sehingga memunculkan kecemburuan.

"Memang sempat muncul rasa kecemburuan di daerah lain. Pada awalnya kami berharap bisa semua serentak, tapi karena harus menyesuaikan dengan verifikasi pusat, kesiapan dapur, tenaga, dan lainnya, maka tidak bisa sekaligus," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa hanya SPPG yang sudah lolos verifikasi yang diperbolehkan menjalankan program MBG.

"Sementara ini yang sudah berjalan baru dari Yayasan. Untuk kelembagaan lain belum bisa," imbuhnya.

Terkait penyaluran makanan, Sir Lestari menjelaskan adanya ketentuan radius untuk memastikan makanan bergizi tetap layak konsumsi saat diterima siswa.

"Jadi mengapa ditetapkan radius, karena untuk penyaluran MBG ini ada batas maksimal dalam sekian jam harus sampai pada penerima," katanya.

Dirinya berharap, ke depan ada penyesuaian kebijakan agar program bisa berjalan lebih efektif sesuai kondisi wilayah Kobar.

"Semoga ada kebijakan yang sesuai dengan kondisi wilayah kita, sehingga pelaksanaan MBG bisa lebih maksimal," pungkasnya. (DANANG/j)