BORNEONEWS, Kuala Kurun - Banggar DPRD Gunung Mas memberikan sejumlah saran dan masukan kepada pemerintah daerah setempat terkait perubahan APBD tahun anggaran 2025.
"Kami menyarankan agar prioritas perubahan anggaran diarahkan pada penyelesaian program wajib seperti gaji dan tunjangan ASN, pemeliharaan infrastruktur dasar, serta penyediaan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan (Sekolah Rakyat), kesehatan, dan ketahanan pangan," ujar juru bicara Banggar DPRD Gunung Mas Carles Frenki, Jumat, 5 September 2025.
Kemudian, Banggar melihat realisasi pendapatan masih belum optimal terutama pada sektor pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga pihaknya mereasa perlu adanya langkah kongkrit untuk mengoptimalkan PAD melalui berbagai hal seperti tata kelola tambang rakyat, optimalisasi pajak dan retribusi dan lainnya.
"Selain itu, kami mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan skema jangka pendek untuk mengantisipasi keterlambatan transfer dana pemerintah dari pusat, mengingat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat tersebut," ujarnya.
Lalu perlunya pemantauan ketat terhadap realisasi belanja hingga triwulan IV agar likuiditas anggaran tetap terkendali dan pihaknya berharap setiap perangkat daerah dapat menyusun dan menyempurnakan anggaran secara terukur, mengacu kepada prognosis anggaran yang disusun.
Harapannya agar program dan kegiatan yang telah disusun dapat melahirkan output yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. (RISKA YULYANA/R)
