BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah kota belum sepenuhnya maksimal. Padahal, menurutnya, potensi yang tersedia cukup besar dan dapat dimanfaatkan lebih baik untuk menunjang pembangunan daerah.
“Oke, ini terkait dengan APBD sendiri. Kita mendorong pemerintah kota untuk menggali PAD yang belum maksimal, tapi ini bukan berarti membebani rakyat,” jelas Hatir, Jumat, 5 September 2025.
Ia mencontohkan, sejumlah sektor ekonomi di Palangka Raya masih menyimpan peluang besar dalam menyumbang PAD. Beberapa di antaranya berasal dari pajak hiburan, kafe, dan pajak makanan. Namun, ia mengungkapkan bahwa tidak semua potensi pajak tersebut sampai ke kas daerah sebagaimana mestinya.
“Selama ini belum tergali, misalnya dari tempat hiburan, kafe, dan lain-lain. Ini yang perlu kita cek, dan mendorong pemerintah menertibkan semuanya,” tegas Hatir. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pemungutan maupun pengawasan yang harus segera dibenahi.
Menurut Hatir, dengan tata kelola yang lebih baik, penerimaan daerah bisa meningkat signifikan tanpa menambah beban masyarakat. Justru perbaikan yang dilakukan akan menutup ruang kebocoran dan memastikan setiap rupiah pajak masuk ke kas daerah sesuai peruntukan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat pengawasan sekaligus merancang strategi pemungutan yang lebih transparan. DPRD meminta agar OPD terkait aktif mengevaluasi sektor-sektor potensial, serta memperketat pengawasan lapangan.
“Koordinasi yang baik antar-OPD sangat dibutuhkan agar pemungutan pajak berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ada celah yang bisa merugikan keuangan daerah,” tambah Hatir.
Pengelolaan PAD yang optimal, lanjutnya, bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Palangka Raya. Dengan penerimaan daerah yang meningkat, pemerintah kota akan lebih kuat dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, serta menjalankan program kesejahteraan masyarakat. (MARINI/j)
