BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menyoroti adanya kelebihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Temuan ini menurutnya menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi, terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Subandi menjelaskan, permasalahan kelebihan pembayaran gaji tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut tata kelola keuangan daerah. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari inefisiensi anggaran hingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi catatan penting dalam penyusunan APBD berikutnya. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang dan menimbulkan kerugian bagi daerah,” tegas Subandi, Jumat, 5 September 2025.
Menurutnya, setiap OPD harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan belanja pegawai. Ia meminta agar ada pengawasan berlapis, baik di internal OPD maupun melalui sistem yang lebih terintegrasi di tingkat pemerintah kota.
DPRD, kata Subandi, akan memastikan persoalan ini ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama eksekutif. Ia menilai perlunya perbaikan sistem administrasi keuangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar kejadian serupa tidak lagi terjadi.
“Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat. Maka sudah seharusnya dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 harus benar-benar memperhatikan aspek efisiensi, termasuk dalam belanja pegawai. Pemerintah daerah didorong untuk menata kembali struktur keuangan agar lebih sehat, sehingga porsi belanja pembangunan dan pelayanan publik bisa diperkuat.
Dengan perhatian serius terhadap kasus kelebihan pembayaran gaji ASN ini, Subandi berharap penyusunan APBD 2026 dapat berjalan lebih akurat dan tepat sasaran. Ia menegaskan, DPRD Palangka Raya berkomitmen mengawal setiap tahap pembahasan agar anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (MARINI/j)
