BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menurutnya harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam menyusun APBD 2026 agar lebih realistis dan terukur.
Menurut Subandi, capaian PAD yang meleset dari target menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan strategi pemungutan. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah kota segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PAD.
“Terkait PAD, ada beberapa OPD yang targetnya tidak tercapai. DPRD merekomendasikan agar Pemko menghitung ulang dan berkomunikasi dengan OPD yang memiliki target tersebut untuk dijadikan bahan pembahasan APBD 2026,” tegas Subandi, Jumat, 5 September 2025.
Ia menambahkan, proses evaluasi ini penting dilakukan agar penyusunan APBD 2026 lebih berbasis pada data riil dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, target pendapatan yang ditetapkan nantinya dapat dicapai tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Subandi juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah kota dengan setiap OPD terkait. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu menemukan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pencapaian target PAD, sekaligus membuka ruang untuk inovasi strategi pengelolaan pendapatan.
“Kalau ada kendala di lapangan, harus disampaikan secara terbuka. Jangan sampai target yang ditetapkan hanya menjadi angka di atas kertas tanpa ada strategi yang jelas untuk mencapainya,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD menilai optimalisasi PAD tidak selalu berarti menambah jenis pajak baru. Yang lebih penting adalah menertibkan sektor-sektor yang sudah berjalan, menutup celah kebocoran, serta memastikan setiap pungutan benar-benar masuk ke kas daerah sesuai peraturan.
Dengan langkah evaluasi dan perbaikan tersebut, Subandi berharap penyusunan APBD 2026 bisa lebih akurat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan keuangan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Palangka Raya. (MARINI/j)
