PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Dede Ardiansyah, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Ia mengingatkan agar proses perencanaan dilakukan dengan lebih cermat, sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan sisa pembayaran gaji yang berlebihan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

Menurutnya, kasus kelebihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang harus segera dibenahi agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

“Penyusunan APBD harus benar-benar teliti. Jangan sampai terjadi lagi kelebihan pembayaran gaji yang justru menimbulkan masalah administrasi dan berpotensi merugikan keuangan daerah,” ujar Dede, Jumat, 5 September 2025.

Ia menjelaskan, perencanaan anggaran yang tidak akurat bukan hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga bisa mengganggu efektivitas penggunaan APBD secara keseluruhan. Padahal, anggaran daerah seharusnya diarahkan untuk pembangunan dan pelayanan publik yang maksimal.

Dede menekankan perlunya koordinasi yang lebih solid antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan OPD terkait. Setiap data pegawai, kebutuhan belanja, serta rencana keuangan harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum dimasukkan dalam rancangan APBD.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah kota untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Dengan adanya mekanisme kontrol yang ketat, potensi terjadinya kesalahan administrasi dapat ditekan sejak awal, sehingga APBD bisa digunakan lebih efisien dan tepat sasaran.

“Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat. Maka penggunaannya harus akuntabel dan memberi manfaat nyata, bukan justru menimbulkan masalah,” tegasnya.

Dede menambahkan, DPRD memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya APBD. “Kami di DPRD akan terus mengawal setiap tahap, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga realisasi. Tujuannya jelas, supaya keuangan daerah benar-benar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Palangka Raya,” pungkasnya. (MARINI/j)