PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menyampaikan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan kota. Menurutnya, jika potensi tersebut benar-benar digarap dengan baik, maka target pendapatan daerah akan lebih realistis untuk dicapai setiap tahunnya.

Ia menegaskan, optimalisasi PAD bukan berarti menambah beban masyarakat dengan pajak atau pungutan baru. Justru sumber penerimaan daerah yang dimaksud berasal dari sektor-sektor usaha yang sudah berjalan dan seharusnya memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah.

“Kalau digali secara maksimal, target PAD bisa lebih realistis tercapai. Dan yang penting, ini tidak menambah beban masyarakat karena pajak yang kita dorong berasal dari sektor usaha yang memang sudah ada,” jelas Hatir, Jumat, 5 September 2025.

Menurutnya, Palangka Raya memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat dimaksimalkan, mulai dari pajak hiburan, restoran, kafe, hingga pajak makanan. Sayangnya, tidak semua potensi tersebut terkelola dengan baik, sehingga penerimaan yang masuk ke kas daerah belum sesuai harapan.

Hatir menekankan pentingnya pengawasan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang belum sepenuhnya taat pajak. Dengan langkah tersebut, PAD dapat meningkat secara signifikan tanpa harus menambah instrumen pungutan baru. 

“Yang kita perlukan adalah memastikan pajak yang dipungut benar-benar sampai ke kas daerah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah kota untuk memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka memperbaiki tata kelola PAD. Evaluasi rutin terhadap sektor-sektor potensial perlu dilakukan agar strategi pemungutan lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan pengawasan yang lebih ketat, koordinasi yang baik, dan sistem yang transparan, kita bisa menutup celah kebocoran PAD. Dampaknya tentu besar bagi pembangunan kota,” tambah Hatir.

Ia menegaskan, PAD yang dikelola secara optimal akan menjadi modal penting dalam menyediakan layanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  (MARINI/j)