BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus realistis dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menilai, selama ini terdapat kecenderungan pemerintah kota menetapkan target PAD yang terlalu tinggi, namun pada praktiknya sulit untuk direalisasikan.
Menurut Subandi, hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan dalam capaian pendapatan, tetapi juga berpengaruh pada postur belanja daerah yang bergantung pada pendapatan yang tidak tercapai.
"Kita dorong pemerintah kota untuk mengkomunikasikan kembali dengan OPD terkait, supaya target yang dipasang tidak hanya sebatas angka, tapi benar-benar bisa dicapai," tegasnya, Jumat, 5 September 2025.
Ia menilai, penentuan target PAD semestinya dilakukan dengan kajian yang matang, bukan sekadar menyesuaikan kebutuhan belanja. Jika target tidak realistis, maka yang dirugikan adalah masyarakat karena banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda.
DPRD Palangka Raya, lanjut Subandi, akan terus mengawal agar penyusunan APBD 2026 lebih terukur. Ia menekankan perlunya komunikasi intensif antara pemerintah kota dan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan, sehingga capaian PAD bisa lebih optimal.
Selain itu, Subandi mengingatkan agar pemerintah kota tidak hanya fokus pada sektor-sektor tradisional sebagai sumber PAD, seperti retribusi dan pajak tertentu. Menurutnya, diperlukan inovasi kebijakan agar potensi ekonomi daerah bisa digali lebih luas, namun tetap memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menambah beban baru.
Ia juga menyoroti masih adanya beberapa OPD yang belum maksimal dalam mengelola potensi pendapatan daerah. Padahal, jika setiap OPD serius menjalankan fungsinya, maka peluang untuk meningkatkan PAD cukup besar tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi.
“Yang penting, jangan sampai target PAD dijadikan sekadar angka formalitas. Harus ada keseriusan dalam menggali potensi yang ada, agar setiap rupiah yang ditargetkan memang bisa masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Subandi menutup dengan menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi, tetapi juga akan bersikap tegas bila menemukan adanya penyusunan target PAD yang dinilai tidak masuk akal. Ia berharap, pembahasan APBD 2026 nanti benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki pola perencanaan keuangan daerah. (MARINI/j)
