BORNEONEWS, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta masyarakat dan koperasi di daerah ini dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah disita oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
"Kalau masyarakat lokal ikut dilibatkan, tentu dampaknya akan lebih positif. Selain itu, kami juga meminta agar ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terkait sistem pengelolaan yang dijalankan," kata Sabtu, 6 September 2025.
Setelah Satgas PKH menyita lahan perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan, memang sudah ada kabar pengelolaan berjalan. Namun ia menyayangkan masyarakat maupun koperasi justru tidak dilibatkan dalam pengelolaan tersebut.
"Kami menginginkan masyarakat atau koperasi bisa diberi ruang untuk mengelola lahan itu. Soal sistemnya biarlah mengikuti aturan yang berlaku, yang penting mereka diberdayakan," ujarnya.
Rimbun menilai kehadiran koperasi sangat penting karena menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat.
Selama ini, efisiensi dalam pengelolaan perkebunan sawit terbukti sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Sehingga ia berharap PT Agrinas yang disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan lahan sitaan, dapat membuka ruang keterlibatan lebih besar bagi masyarakat lokal.
"DPRD Kotim tetap memberikan dukungan penuh terhadap langkah Satgas PKH dalam menertibkan perkebunan di kawasan hutan. Namun agar pengelolaan pasca-penertiban jangan sampai mengabaikan masyarakat lokal," pungkas Politisi Partai PDIP tersebut. (DEWI PATMALASARI/R)
