BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan menegaskan bahwa pelayanan publik dan pembangunan harus tetap berjalan optimal meskipun alokasi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Ia menilai, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Menurut Hatir, penurunan dana transfer pusat memang menjadi tantangan besar bagi daerah. Namun, Pemko Palangka Raya harus mampu mencari solusi kreatif agar program pembangunan tetap berlanjut.
“Kita tidak boleh hanya mengandalkan dana pusat. Pemerintah kota harus lebih cerdas dalam mengelola potensi daerah agar pembangunan tidak terhambat,” katanya, Senin, 8 September 2025.
Politisi Demokrat ini menilai bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci. Program-program yang dianggap kurang prioritas harus dievaluasi, sementara anggaran diarahkan pada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain efisiensi, Hatir juga mendorong agar Pemko menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih maksimal. Ia menilai masih banyak sektor yang belum digarap dengan baik, misalnya pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset pemerintah, hingga peluang dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Di sisi lain, Hatir mengingatkan agar penurunan alokasi transfer pusat tidak menimbulkan dampak pada pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat tetap harus merasakan kehadiran pemerintah dalam bentuk pelayanan yang cepat, transparan, dan tepat sasaran.
“Masyarakat tidak boleh dirugikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Justru di masa sulit, pelayanan harus lebih ditingkatkan,” tegasnya.
Komisi I DPRD Palangka Raya terus mengawal dan mengawasi kebijakan Pemko dalam mengelola APBD. Ia memastikan, DPRD siap memberikan dukungan politik sepanjang langkah yang ditempuh pemerintah kota benar-benar berpihak pada masyarakat.
Hatir juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemko dan DPRD dalam menghadapi penurunan dana transfer pusat. Menurutnya, kerjasama yang baik akan memunculkan strategi pembangunan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga Palangka Raya.
Dengan dorongan ini DPRD berharap Pemko tidak hanya bertahan menghadapi penurunan transfer pusat, tetapi juga mampu menjadikannya momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Keterbatasan harus dijadikan tantangan, bukan hambatan. Palangka Raya harus bisa membuktikan diri tetap mampu maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi warganya,” tutup Hatir. (MARINI/R)
