BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan menekankan pentingnya langkah konkret Pemko dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya Palangka Raya tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hatir menilai kemandirian fiskal merupakan fondasi penting dalam memperkuat otonomi daerah. Dengan keuangan yang mandiri, pemerintah kota memiliki keleluasaan untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Tanpa kemandirian fiskal, pembangunan akan terhambat karena selalu tergantung pada dana pusat yang jumlahnya terbatas,” ujarnya, Senin, 8 September 2025.
Ia juga menekankan bahwa Pemko harus lebih berani melakukan terobosan dalam menggali potensi daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
Optimalisasi sumber pendapatan harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar masyarakat merasa yakin dan mau berkontribusi.
“Pajak dan retribusi itu bukan sekadar angka, tapi bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun kota,” tambahnya.
Hatir meminta Pemko melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SOPD pengelola PAD. Masih ada celah potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal, terutama dari sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan pengelolaan aset daerah.
Politisi Demokrat tersebut juga menyinggung soal perlunya kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai pertumbuhan UMKM akan berdampak langsung pada peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, regulasi yang menghambat investasi maupun usaha kecil harus segera dibenahi.
Hatir menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian fiskal yang ditopang PAD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi belanja rutin birokrasi.
DPRD siap mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kemandirian fiskal. Ia berharap, Pemko bersama legislatif dapat menyusun strategi yang realistis, terukur, dan berorientasi pada jangka panjang.
Dengan dorongan ini DPRD berharap Pemko Palangka Raya lebih serius dalam membangun fondasi kemandirian fiskal. Sebab keberhasilan dalam mengelola keuangan daerah bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi juga cerminan dari kemandirian dan kematangan sebuah kota dalam menjalankan otonomi daerah. (MARINI/R)
