BORNEONEWS, Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan segera memiliki smelter tambang di Kecamatan Pulau Hanaut. Rencana investasi besar ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, perusahaan yang akan membangun smelter tersebut sudah beroperasi selama sembilan tahun di Morowali, Sulawesi Tengah. Kini, perusahaan tersebut memilih Kotim, Kalimantan Tengah, sebagai lokasi investasi baru dengan lahan sekitar 16 hektare dari Pulau Cemeti hingga daerah Babaung.
“Rencana mereka melakukan investasi bertahap. Tahap pertama Rp50 triliun, kemudian tahap kedua dan ketiga totalnya kurang lebih Rp160 triliun,” kata Halikinnor, Selasa, 9 September 2025.
Ia mengatakan, dalam video manajemen di Morowali, perusahaan tersebut menanamkan investasi Rp30 triliun dan berhasil menyerap hingga 50.000 tenaga kerja.
Dengan adanya smelter di Pulau Hanaut, Halikinnor berharap akan terjadi multiplayer effect yang besar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan royalti, hingga tumbuhnya ekonomi masyarakat sekitar.
“Investasi ini tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Hasil bumi dari daerah lain akan dibawa ke Sampit sehingga roda perekonomian bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Smelter yang akan dibangun di Kotim meliputi tiga tahap smelter bauksit tahap pertama, smelter silika pada tahap kedua, dan smelter batubara tahap ketiga.
Halikinnor menegaskan, tenaga kerja akan diprioritaskan untuk masyarakat lokal, kecuali untuk pekerjaan teknis tertentu yang membutuhkan keterampilan khusus.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komitmen perusahaan dalam memberikan CSR (Corporate Social Responsibility) untuk pembangunan Pulau Hanaut yang masih tertinggal, serta melibatkan pengusaha dan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha.
“Saya minta tenaga kerja, kedua CSR untuk membangun daerah karena Pulau Hanaut tertinggal, yang ketiga apapun jenis kegiatan di situ utamakan pengusaha atau masyarakat pribumi,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
