BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun bersama Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air (SDA) serta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) lakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah Kotawaringin Lama.
Untuk itulah digelar pembahasan nota kesepahaman Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Kotawaringin Lama - Riam Durian bersama Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU di Kantor Perumdam Tirta Arut, Selasa, 9 September 2025.
Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Sapriansyah mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperluas pelayanan air minum.
Ia menyebut pembangunan jaringan air baku sepanjang 16 kilometer oleh Balai SDA sudah selesai pada awal Desember lalu.
“Hari ini adalah sinkronisasi tentang pembangunan di Kecamatan Kotawaringin Lama, khususnya pengembangan pelayanan air minum. Perlu ada kesepakatan bersama untuk kelanjutan pelayanan air bersih dengan Balai Cipta Karya. Dengan adanya kesepakatan ini, semoga walaupun anggarannya baru di 2027, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Sapriansyah menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.500 calon sambungan rumah (SR) yang sudah menunggu layanan air bersih.
“Targetnya kurang lebih 1.500 SR. Bahkan bisa bertambah, hanya memang wilayah pelayanannya cukup jauh. Bagi kami bukan mencari profit, tapi bagaimana seluruh kabupaten bisa merasakan layanan air bersih,” jelasnya.
Menurutnya dana pembangunan ini murni berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kobar hanya berperan sebagai penerima manfaat.
“Untuk sementara baru sebagian kecil di Kecamatan Kota dengan sekitar 500 SR, sementara beberapa desa di wilayah Ringin Lama belum terlayani,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Kobar, Tengku Alisjahbana, mengapresiasi adanya alokasi APBN untuk proyek ini.
“Kami sangat bersyukur, karena saat kondisi keuangan daerah cukup terbatas, justru ada dana dari pusat yang diluncurkan. Kegiatan ini penting untuk pelayanan air bersih, terutama di wilayah Kotawaringin Lama sepanjang 16 kilometer dengan rencana sekitar 1.500 sambungan rumah,” jelasnya.
Dia menekankan program ini bukan berbasis profit melainkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat.
“Ini bentuk gotong royong. Air baku dan jaringan menjadi kewenangan pusat, sedangkan daerah bersama Perumdam Tirta Arut yang akan mendistribusikan pelayanan air bersih ke masyarakat,” jelasnya.
Sebagai Dewan Pengawas Perumdam Tirta Arut, Tengku Alisjahbana juga berharap program ini mampu memperkuat kinerja perusahaan daerah.
“Selain orientasinya untuk pelayanan, Perumdam juga harus bisa menghidupi organisasinya sendiri. Mudah-mudahan inovasi yang terus dilakukan dapat meningkatkan kinerja, termasuk memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/R)
