PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap kebijakan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan Bagi Kabupaten/Kota se-Kalteng yang digelar di Aula Bapperida, Selasa, 9 September 2025.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hamka menyampaikan bahwa PUG merupakan strategi pembangunan nasional yang harus dijalankan perangkat daerah.

“Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan nasional yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” tutur Hamka mewakili Leonard di Palangka Raya, Selasa, 9 September 2025.

Leonard juga menekankan bahwa kebijakan responsif gender memerlukan dukungan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi. Data akurat menurutnya menjadi dasar penting agar hasil pembangunan benar-benar adil.

“Kebijakan responsif gender terwujud bila didukung data yang akurat. Hal ini menjadi kunci agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Ia menegaskan keberhasilan pengarusutamaan gender tidak mungkin dicapai oleh satu perangkat daerah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.

“Kunci keberhasilan PUG adalah kolaborasi. Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Semua harus bersinergi, saling melengkapi, dan saling mendukung,” tegasnya. (HERMAWAN DP/j)