BORNEONEWS, Kasongan - Bupati Katingan, Saiful, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Katingan, melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.
Pertemuan ini bertujuan mencari solusi atas berbagai persoalan kehutanan yang dihadapi Kabupaten Katingan, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH), keterbatasan lahan, dan pengelolaan karbon.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saiful menyampaikan keluhan terkait tidak diterimanya Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi (DBH-DR) oleh Kabupaten Katingan sejak 2018.
Padahal, Katingan merupakan salah satu daerah yang berkontribusi besar dalam pelestarian hutan di Indonesia.
Selain itu, Saiful juga menyoroti masalah keterbatasan ruang terbuka untuk pembangunan, yang hanya sekitar 12,56% dari total wilayah, menghambat pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik.
Pemkab Katingan juga mengeluhkan bahwa mekanisme perdagangan karbon yang berlangsung di wilayah mereka belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, meskipun Katingan terlibat dalam proyek karbon berskala internasional.
Bupati juga mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai alternatif pengelolaan kawasan konservasi.
Selain itu, pengelolaan hutan lindung Sebangau juga dibahas. Bupati Saiful menekankan perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan penanganan lintas sektor agar hutan tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Katingan untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan Kementerian Kehutanan, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.
"Kami berharap ada solusi konkret dan perhatian lebih terhadap permasalahan yang kami hadapi," ujar Bupati Saiful.
Dukungan dari pemerintah pusat sangat kami harapkan untuk mendorong pembangunan daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan. (ABDUL GOFUR/H)
