BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Palangka Raya. Menurutnya, program yang digagas pemerintah pusat tersebut masih menghadapi kendala, terutama di kawasan bantaran sungai yang jumlah siswanya tidak memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis (juknis).
Rana menjelaskan, syarat minimal jumlah siswa menjadi hambatan dalam penyaluran program MBG di daerah tertentu. Akibatnya, sekolah-sekolah kecil yang berada di wilayah bantaran sungai rawan terlewatkan dalam penerimaan manfaat program.
“Percepatan Program Makan Bergizi Gratis ini memang penting untuk mendukung gizi anak sekolah, tetapi di lapangan kita menemui kendala teknis. Salah satunya, di bantaran sungai jumlah siswa tidak sesuai juknis, sehingga implementasinya tidak maksimal,” ujarnya, Rabu, 10 September 2025.
Ia menekankan bahwa program MBG harus bersifat inklusif dan merata, tanpa terkendala oleh jumlah siswa. Sebab, menurutnya, anak-anak di wilayah pinggiran dan bantaran sungai justru lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi agar tidak tertinggal dari sisi kesehatan maupun pendidikan.
Rana juga mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar aturan teknis bisa lebih fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena persoalan administratif. Semua anak berhak mendapat makanan bergizi,” tegasnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari dinas pendidikan, kesehatan, hingga pihak sekolah. Kerja sama ini diperlukan agar distribusi makanan bergizi bisa berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai standar.
Menurutnya, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program MBG di Palangka Raya. Hal ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah.
Rana berharap, dengan adanya perbaikan regulasi dan kebijakan teknis, program MBG ke depan bisa menjangkau seluruh sekolah, termasuk yang berada di wilayah bantaran sungai.
“Anak-anak kita adalah investasi masa depan. Tidak boleh ada satu pun yang luput dari perhatian,” tutupnya. (MARINI/j)
