BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua II DPRD Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menekankan pentingnya evaluasi terhadap target pendapatan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu melakukan analisis menyeluruh atas potensi dan realisasi penerimaan daerah agar kebijakan keuangan lebih terarah dan realistis.
Ia menjelaskan, perencanaan pendapatan seringkali tidak diikuti dengan capaian yang sesuai di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya deviasi antara target dengan realisasi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap belanja daerah serta program pembangunan.
“Evaluasi ini harus menyeluruh. Jangan hanya melihat angka target, tapi juga bagaimana potensi itu bisa dimaksimalkan dan realisasinya benar-benar tercapai,” ujar Nenie, Rabu, 10 September 2025.
Menurutnya, salah satu langkah strategis adalah memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun retribusi. Namun, upaya ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan publik agar masyarakat juga merasa diuntungkan dan bersedia patuh membayar kewajibannya.
Nenie juga menekankan perlunya analisis potensi baru yang bisa digarap Pemko Palangka Raya. Sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata disebut memiliki peluang untuk mendongkrak penerimaan daerah jika dikelola dengan baik.
“Kalau hanya mengandalkan sektor yang itu-itu saja, maka capaian tidak akan maksimal. Pemko harus jeli membaca peluang, termasuk menggandeng investor untuk mendorong sektor produktif,” tambahnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebocoran penerimaan juga harus diantisipasi melalui pengawasan dan sistem administrasi yang lebih transparan. Menurutnya, kebijakan digitalisasi layanan pajak daerah bisa menjadi solusi untuk meminimalisasi potensi kebocoran.
DPRD Palangka Raya, lanjut Nenie, siap bekerja sama dengan pemerintah kota dalam melakukan pengawasan dan pembahasan strategi peningkatan pendapatan. Ia berharap, melalui evaluasi dan analisis yang matang, target pendapatan daerah ke depan bisa lebih realistis dan tercapai secara optimal. (MARINI/j)
