BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mendorong adanya kenaikan anggaran pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis. Kelima OPD tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Sosial, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag). Menurutnya, tambahan anggaran penting untuk memastikan pelayanan publik semakin optimal dan tepat sasaran.
Subandi menilai, masing-masing OPD ini memegang peran penting dalam memperkuat fungsi pemerintahan kota, mulai dari menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan pemuda, melindungi kelompok rentan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kami melihat masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terjawab secara maksimal. Anggaran yang memadai adalah syarat utama agar program kerja dapat dijalankan secara efektif,” ujarnya, Rabu, 10 September 2025.
DPRD, kata Subandi, tidak ingin pelayanan publik hanya sekadar berjalan administratif tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sebab, realita di lapangan menunjukkan masih adanya persoalan klasik seperti bantuan sosial yang tersendat, pembinaan pemuda yang minim, hingga akses pasar bagi pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terbuka.
“Kalau kita hanya bertahan dengan anggaran terbatas, pelayanan publik tidak akan bisa naik kelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan kenaikan anggaran ini bukan sekadar dorongan politik, melainkan kebutuhan objektif yang lahir dari aspirasi masyarakat. DPRD pun berkomitmen mengawal agar setiap rupiah dari APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar seremonial.
“Penganggaran harus berbasis kebutuhan dan hasil analisis lapangan, bukan asal pasang target,” kata Subandi.
Khusus untuk Dinas Sosial, DPRD menyoroti pentingnya anggaran tambahan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, terutama menghadapi isu kemiskinan ekstrem dan kerentanan sosial pascapandemi.
Begitu juga pada Disperindag, yang dinilai perlu mengakselerasi program pemberdayaan UMKM serta memperluas pasar produk lokal. Tanpa dukungan dana yang cukup, program-program ini dikhawatirkan hanya akan berhenti di atas kertas.
Sementara untuk Dispora, DPRD menekankan pentingnya memfasilitasi kreativitas dan kegiatan positif generasi muda agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif, seperti penyalahgunaan narkoba atau judi online.
Sedangkan Kesbangpol dan Bagian Kesra, menurut Subandi, membutuhkan anggaran lebih besar untuk memperkuat harmoni sosial, menjaga stabilitas politik, serta mendukung kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
Subandi juga mengingatkan Pemkot agar melakukan perencanaan anggaran dengan pendekatan yang realistis dan terukur. Ia tidak ingin kenaikan anggaran hanya menjadi formalitas tanpa disertai indikator kinerja yang jelas.
“Kalau kita ingin pelayanan meningkat, ukurannya juga harus jelas. Jangan sampai setelah anggaran naik, kinerjanya tetap sama atau bahkan menurun,” kritiknya.
Dengan desakan DPRD ini, bola kini ada di tangan Pemkot Palangka Raya. Publik akan menanti apakah usulan kenaikan anggaran tersebut akan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau sekadar menjadi formalitas dalam APBD. DPRD menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan ini agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (MARINI/y)
