BORNEONEWS, Sampit – Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti pengelolaan kebun sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. DAD menilai keputusan itu berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial karena kerja sama operasional (KSO) tidak melibatkan masyarakat lokal.
“Kita layangkan protes atas KSO Agrinas dengan pihak ketiga karena keputusan itu sekali lagi saya katakan membuat masyarakat lokal ini lagi-lagi jadi penonton dan ini bisa memicu kecemburuan sosial yang sistemik,” kata Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, Rabu, 10 September 2025.
Ia menegaskan pihaknya akan melayangkan protes langsung kepada PT Agrinas Palma Nusantara karena mengabaikan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan kebun sawit sitaan negara itu.
Menurut Gahara, sejak awal masyarakat berharap Agrinas menggandeng warga lokal melalui badan hukum daerah seperti BUMD, BUMDes, maupun koperasi. Namun, yang terjadi justru kerja sama diberikan kepada pihak dari luar daerah.
“Selama ini juga kita belum tahu dan memang tidak diberi tahu dan tidak diberikan kesempatan untuk turut serta mengelola kebun itu. Padahal katanya justru masyarakat lokal ini yang lebih memahami urusan kebun itu sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pengelolaan yang tidak melibatkan masyarakat lokal berisiko memunculkan konflik sosial maupun pertanahan. Apalagi, banyak lahan sitaan berstatus sengketa dengan warga.
“Bayangkan kalau berkonflik terus menerus apakah Agrinas ini bertanggung jawab. Seharusnya jauh sebelumnya libatkan tokoh adat, tokoh masyarakat untuk membicarakan arah KSO itu. Bukan justru sebaliknya, pihak ketiga datang langsung mengambil alih untuk mengelola atas nama negara,” imbuhnya.
Gahara menambahkan, penolakan terhadap pola KSO tersebut semakin meluas di berbagai kalangan. “Kalau sampai pihak ketiga yang mengelola terus, apa manfaatnya untuk masyarakat lokal yang selama ini menerima dampak dari pembukaan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan itu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah pusat terlalu sering membuat keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi daerah.
“Ini kita sesalkan. Keputusan selalu di Jakarta dan dari atas meja tanpa mau melihat kondisi lapangan serta melibatkan kearifan lokal untuk merasakan gula-gula dari kebijakan pemerintah,” ucapnya.
Dirinya menyesalkan, tenaga lokal hanya dipercayakan setingkat buruh saja sedangkan manajemen dari luar daerah semua. "Dan ini tidak bisa kita terima dan diamkan karena sudah cukup selama ini,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
