BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Sudarto, mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan era digital.
Menurutnya perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengubah pola hidup masyarakat, termasuk cara mereka mengakses layanan publik.
“Era digital ini serba cepat. Jika pemerintah tidak segera menyesuaikan diri, maka pelayanan publik akan tertinggal dan masyarakat akan merasa dirugikan,” kata Sudarto, Jumat, 12 September 2025.
Ia menegaskan tahun depan harus menjadi momentum perubahan besar, di mana hampir semua layanan publik bisa diakses langsung dari rumah melalui perangkat digital.
Namun ia juga menyoroti bahwa transformasi digital bukan sekadar menyediakan aplikasi atau portal online. Pemerintah harus memastikan sistem yang dibangun benar-benar mudah digunakan, aman, serta inklusif bagi semua kalangan masyarakat.
“Jangan sampai ada warga yang kesulitan hanya karena tidak familiar dengan teknologi. Itu artinya, transformasi digital juga butuh pendampingan dan literasi,” tambahnya.
Sudarto menilai Palangka Raya sejauh ini masih berjalan lambat dalam digitalisasi layanan publik. Meski beberapa inovasi berbasis aplikasi sudah ada, aksesibilitasnya belum merata. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lambannya proses birokrasi dan sulitnya mengakses informasi resmi.
Ia juga menekankan pentingnya infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil dan merata hingga ke wilayah pinggiran. Tanpa itu, visi pelayanan publik digital hanya akan dinikmati oleh masyarakat di pusat kota, sementara warga di daerah lain tetap terpinggirkan.
“Kalau bicara digitalisasi layanan publik, jangan hanya bicara kota. Pemerintah harus memastikan desa-desa di sekitar Palangka Raya juga mendapatkan akses yang sama. Kalau tidak, ini hanya akan menambah jurang ketimpangan,” ucapnya.
Dia mendorong Pemko Palangka Raya untuk segera menyusun roadmap digitalisasi yang jelas, dengan target capaian tahunan yang dapat diukur. Selain itu ia meminta adanya evaluasi berkala agar pemerintah benar-benar serius, bukan hanya sekadar jargon.
“Jika 2026 jadi target, maka sekaranglah waktunya mempercepat. DPRD tentu siap mendukung, tapi komitmen dan kerja nyata dari Pemko adalah kuncinya,” tutupnya. (MARINI/R)
