BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kobar, Jumat, 12 September 2025. Dalam aksi bertajuk Silaturahmi Akbar ke DPRD Kobar ini, mereka menyuarakan sepuluh tuntutan strategis yang dinilai penting untuk kepentingan rakyat.
Aksi tersebut disambut Ketua DPRD Kobar Mulyadin. Ia menyatakan apresiasi atas kedatangan masyarakat dan mahasiswa yang berani menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Kami akan menindaklanjuti masalah ini. DPRD Kobar akan memberikan rekomendasi maupun bersurat kepada pemerintah pusat terkait tuntutan masyarakat Kotawaringin Barat,” ujar Mulyadin di hadapan massa aksi, Jumat, 12 September 2025.
Salah satu tuntutan yang mendapat sorotan adalah terkait gaji dan tunjangan anggota DPRD. Menanggapi hal ini, Mulyadin menegaskan bahwa pihaknya siap dievaluasi.
“Pada dasarnya gaji dan tunjangan sudah diatur. Kami tidak pernah meminta jumlah tertentu, jadi kami siap dievaluasi berdasarkan aturan dan ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Kobar, Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari Gerakan Aksi 17+8 yang digagas mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk solidaritas perjuangan rakyat.
Adapun sepuluh tuntutan yang disampaikan antara lain: dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, prioritas pembangunan infrastruktur, transparansi anggaran DPRD, audit KPK dan Kejaksaan terhadap anggota DPRD, hingga penolakan program transmigrasi ke Kalimantan Tengah.
Massa aksi juga menolak kenaikan pajak daerah yang dianggap membebani masyarakat, seperti PBB, BPHTB, dan pajak galian C. Selain itu, mereka menyoroti persoalan mafia minyak di SPBU, polemik hukum Universitas Antakusuma, konflik agraria, peredaran narkotika, serta belum adanya kepastian hukum bagi korban BMT.
“Gerakan ini murni untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami ingin pemerintah daerah dan DPRD benar-benar mendengar aspirasi masyarakat Kobar,” tegas Yusuf.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan orasi, pembacaan sikap, serta penegasan komitmen bersama antara masyarakat dan DPRD Kobar untuk terus mengawal tuntutan yang sudah disampaikan. (NURITA/j)
