PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi meluncurkan Kelas Digital Huma Betang, sebuah inovasi pendidikan berbasis teknologi yang digadang menjadi tonggak transformasi pembelajaran di Bumi Tambun Bungai.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pendidikan saat ini tidak hanya sebatas mencatat di buku. Menurutnya, teknologi harus membuka akses informasi, memperluas sumber belajar, dan menghadirkan kesetaraan materi pelajaran bagi seluruh siswa, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pelosok desa.

Kelas Digital Huma Betang menghadirkan sistem pembelajaran terpadu yang mencakup manajemen kelas, absensi siswa, distribusi modul ajar, ujian berbasis online, serta pemantauan pembelajaran secara real time.

Meski demikian, Gubernur mengingatkan pentingnya kombinasi metode belajar. Ia menyarankan komposisi 25 persen pembelajaran konvensional (menulis) dan 75 persen digital agar siswa tetap terbiasa dengan keterampilan dasar sekaligus melek teknologi.

Untuk memperkuat implementasi program ini, Pemprov Kalteng juga mendistribusikan TV interaktif ke sejumlah sekolah. Perangkat tersebut memudahkan guru dan murid berinteraksi, berbagi modul, serta mengikuti proses belajar yang lebih menarik dan modern.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Reza Prabowo, menjelaskan bahwa Kelas Digital Huma Betang menjadi program pertama di Indonesia yang menyatukan seluruh ekosistem pendidikan – mulai dari pengawas, guru, siswa, hingga dinas pendidikan – dalam satu platform digital.

“Program ini akan terus dikembangkan demi menghadirkan kualitas pendidikan yang setara. Gubernur menginginkan tidak ada kesenjangan antara pendidikan di pedalaman dan perkotaan,” ujarnya sebagaimana dikutip pada Minggu, 14 September 2025.

Sejumlah tenaga pendidik menyambut positif terobosan ini. Yostra Timi, guru Matematika di SMAN 2 Palangka Raya, mengungkapkan bahwa fitur-fitur digital seperti unggah modul, ujian online, hingga absensi real time sangat membantu kegiatan belajar mengajar.

“Dengan sistem ini, pembelajaran lebih efektif dan transparan. Bahkan aktivitas belajar kami bisa langsung dipantau oleh Gubernur,” katanya.