BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerataan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kotawaringin Barat masih menunggu hasil verifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Verifikasi ini berkaitan dengan kesiapan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai infrastruktur utama program.
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari menjelaskan keberadaan SPPG sangat vital karena berfungsi sebagai dapur umum yang bertugas memproduksi dan menyalurkan makanan bergizi kepada siswa serta kelompok sasaran lainnya.
"Alhamdulillah seluruh titik SPPG sudah diajukan ke BGN. Pembangunannya dilakukan secara bertahap. Dalam waktu sekitar 2 bulan ke depan, 1 SPPG di Kecamatan Pangkalan Banteng bakal dilaunching. Progresnya saat ini sudah mencapai 80 persen dan tinggal tahap penyelesaian akhir," jelasnya.
Sri Lestari menjelaskan setiap SPPG ditargetkan mampu memproduksi makanan bergizi untuk sekitar 3.000 siswa per hari. Distribusi akan menjangkau sekolah dalam radius 6 kilometer sehingga kebutuhan gizi peserta didik dapat dipenuhi secara rutin.
Menurutnya saat ini baru 1SPPG yang sudah resmi beroperasi di Kobar. Kondisi ini sempat memunculkan rasa kecemburuan antarwilayah karena belum semua kecamatan bisa mengakses program MBG secara serentak.
"Memang sempat muncul rasa kecemburuan di daerah lain. Awalnya kami berharap pelaksanaan bisa dilakukan bersamaan, tapi karena proses verifikasi pusat, kesiapan dapur, tenaga kerja, dan lainnya, maka pelaksanaannya harus bertahap," jelasnya.
Sri menegaskan bahwa hanya SPPG yang lolos verifikasi pusat yang diperbolehkan menjalankan program MBG. Sementara itu, SPPG yang masih dalam tahap pembangunan atau pengajuan masih menunggu keputusan lebih lanjut dari BGN.
“Penetapan radius distribusi juga penting karena ada batas maksimal waktu agar makanan sampai ke penerima dalam kondisi layak. Kami berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan agar program MBG bisa berjalan lebih efektif sesuai kondisi geografis Kobar,” pungkasnya.(WAHYU KRIDA/R)
