BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menekankan pentingnya menjaga kestabilan serta dinamika pasar sebagai salah satu kunci mengendalikan inflasi di daerah.
Menurutnya, fluktuasi harga kebutuhan pokok yang sering kali melonjak menjelang hari besar keagamaan atau akibat gangguan distribusi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia menilai, pasar adalah barometer utama bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Jika kestabilan harga tidak terjaga, daya beli masyarakat akan menurun, yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan.
“Pengendalian inflasi harus dimulai dari pasar, karena di situlah interaksi langsung antara produsen, pedagang, dan konsumen terjadi,” ujarnya, Rabu, 16 September 2025.
Khemal menyoroti bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tidak bisa hanya fokus pada operasi pasar ketika harga sudah melonjak. Dibutuhkan strategi antisipasi dengan memastikan stok bahan pokok tetap aman, distribusi lancar, serta memotong rantai pasok yang terlalu panjang.
Menurutnya, peran pemerintah dalam menjaga dinamika pasar juga mencakup pengawasan ketat terhadap praktik spekulasi harga oleh oknum pedagang. Lonjakan harga yang tidak wajar, kata Khemal, sering kali bukan semata karena kelangkaan barang, melainkan karena permainan pasar yang tidak sehat.
Selain itu, ia menekankan perlunya pemberdayaan petani lokal dan pelaku UMKM agar mampu memasok kebutuhan daerah secara mandiri.
“Kalau Palangka Raya terlalu bergantung pada pasokan dari luar, maka harga akan sangat rentan dipengaruhi faktor eksternal. Ketahanan ekonomi lokal harus diperkuat,” tambahnya.
Di sisi lain, Khemal juga mengingatkan bahwa kebijakan fiskal daerah harus selaras dengan upaya menjaga stabilitas pasar. Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi transportasi atau dukungan logistik dapat membantu menekan biaya distribusi sehingga harga barang tetap terjangkau.
DPRD Palangka Raya, lanjutnya, akan terus mendorong adanya koordinasi lintas sektor, baik pemerintah, pengusaha, hingga kelompok masyarakat, agar inflasi bisa terkendali. Inflasi yang tidak terkendali, kata dia, akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial.
“Menjaga stabilitas pasar bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Inflasi yang tinggi akan lebih dulu memukul masyarakat kecil. Karena itu, pengawasan dan kebijakan yang tepat harus diprioritaskan,” pungkas Khemal. (MARINI/H)
