BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas menegaskan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Kapuas, M. Wiyatno, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Septedy, pada acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Penggunaan DTSEN, Rabu, 17 September 2025.
Acara yang berlangsung di Hall Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kapuas ini menjadi platform bagi pemerintah daerah untuk menyamakan langkah dalam penggunaan data yang akurat dan terpadu.
"Dengan adanya DTSEN, kita memiliki data yang tunggal, akurat, dan terkini sehingga kebijakan dan program yang disusun dapat tepat jumlah dan tepat sasaran," ucap Septedy membacakan sambutan bupati.
Untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat, Bupati Wiyatno menginstruksikan seluruh Lurah, Kepala Desa, dan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di wilayahnya untuk segera melakukan pemutakhiran data secara berkala.
"Proses ini harus didukung penuh oleh Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH)," lanjut Septedy.
Selain pemutakhiran data secara online, Bupati juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Sosial untuk segera mengakses data offline BNBA (By Name By Address) DTSEN terbaru. Data ini akan digunakan sebagai dasar dalam pensasaran program kemiskinan di tingkat daerah, memastikan setiap bantuan dan intervensi menyentuh langsung target yang membutuhkan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan seluruh narasumber yang telah berkontribusi dalam acara ini. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan ekstrem. (SABRIANOOR/j)
