BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan sinergi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar bersama Kodim 1012 Buntok dan Polres Barito Timur, Kamis, 18 September 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Asisten I Setda Barito Timur tersebut dipimpin oleh Asisten I, Ari Panan P Lelu. Pertemuan dihadiri oleh Pabung Kodim 1012 Buntok, Plt Kepala Dinas P3AKB beserta staf, Kanit PPA Polres Barito Timur dan jajaran, serta perwakilan Bagian Hukum Setda Barito Timur.
Dalam pembahasan, para peserta menyoroti sejumlah kasus yang pernah terjadi dan strategi penanganan hukum yang dinilai perlu diperkuat.
Ari Panan menegaskan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkup keluarga dan sekolah, dengan dukungan penuh dari aparat keamanan dan pemerintah daerah.
“Kami sangat menyadari bahwa permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, sekolah dan orang tua menjadi sangat penting agar setiap persoalan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Asisten I mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak, baik dalam pendidikan, pergaulan, maupun penggunaan media sosial. Menurutnya, dialog intensif dalam keluarga dapat membantu mendeteksi masalah lebih cepat.
“Orang tua jangan sampai lalai. Anak-anak perlu diajak berdialog agar kita bisa mengetahui apa yang mereka alami, termasuk masalah pribadi yang mungkin mereka pendam,” tegasnya.
Selain orang tua, sekolah juga diminta lebih proaktif. Guru diharapkan segera berkoordinasi dengan wali murid jika menemukan perilaku menyimpang, seperti tawuran, membolos atau pelanggaran tata tertib.
Ari panan juga memberi perhatian khusus pada anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua, misalnya di rumah kost.
“Anak-anak yang jauh dari orang tua harus tetap mendapatkan pengawasan yang layak. Jangan sampai mereka terjerumus ke hal-hal negatif karena kurang perhatian,” tambahnya.
Pemkab Barito Timur berharap melalui sinergi ini, perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif. Kolaborasi pemerintah, aparat keamanan, sekolah dan keluarga diyakini menjadi kunci utama dalam menekan angka kekerasan serta permasalahan sosial yang melibatkan anak. (AGUSTINUS BOLE MALO/R)
