BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, bersama Cipayung Plus Kalteng menyampaikan sejumlah tuntutan ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.
Tuntutan ini merupakan aspirasi yang sebelumnya disampaikan dalam aksi damai Cipayung Plus di kantor DPRD Kalteng pada 1 September 2025.
Ansyari menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai yang dilakukan oleh Cipayung Plus Kalteng. Ia berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius bagi DPR RI dan pemerintah pusat.
"Kami membawa aspirasi dari Cipayung Plus Kalteng yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi damai di DPRD Kalteng. Kami berharap aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh DPR RI," ujar Ansyari, Jumat, 19 September 2025.
Adapun poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh Cipayung Plus Kalteng meliputi:
1. Mendesak DPR menggunakan Hak Angket untuk segera memberhentikan Kapolri dari jabatannya.
2. Mendesak segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
3. Mendesak DPRD Kalteng membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penerapan sistem peninjauan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Upah Adil bagi Buruh Perkebunan, Tambang, Tani, dan Buruh UMKM di Kalimantan Tengah.
4. Mendesak DPRD Kalteng membatalkan Raperda Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kalteng.
5. Mendesak DPRD Kalteng untuk aktif dan turun serta dalam penyelesaian sengketa-sengketa tanah di Kalteng.
6. Mendesak DPRD Kalteng untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kalimantan Tengah.
7. Mendesak DPR RI membatalkan gaji dan tunjangan.
Dengan penyampaian aspirasi ini, Ansyari berharap Cipayung Plus dapat terus berkolaborasi dan mendukung program pemerintah maupun program dari DPRD Kalteng. Ia juga berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
"Kami berharap Cipayung Plus dapat terus menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah dan DPRD Kalteng. Kami juga berharap agar aspirasi yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalteng," pungkasnya. (PATHUR/H)
