BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menyoroti serius persoalan putus sekolah yang masih terjadi di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dan harus menghadirkan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi anak-anak yang terancam kehilangan hak pendidikan.
Rana menilai, kasus putus sekolah tidak hanya disebabkan faktor ekonomi keluarga, melainkan juga lemahnya sistem pendampingan serta kurangnya perhatian pada kelompok rentan.
"Kota Palangka Raya sebagai pusat pendidikan di Kalteng seharusnya bisa menjadi contoh dalam menekan angka putus sekolah. Namun fakta di lapangan, masih banyak anak yang berhenti sekolah karena alasan biaya maupun akses," ujarnya, Sabtu, 20 September 2025.
Politisi NasDem ini menegaskan bahwa program bantuan pendidikan yang ada sering kali hanya bersifat seremonial dan tidak tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa anggaran pendidikan yang cukup besar seharusnya digunakan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak perlu memilih antara bekerja atau bersekolah.
Menurutnya, perlu ada intervensi langsung seperti beasiswa berkelanjutan, bantuan transportasi sekolah, hingga penyediaan fasilitas pendidikan yang merata di seluruh kelurahan.
"Jangan sampai ada anak di Palangka Raya yang tertinggal hanya karena pemerintah tidak peka. Pendidikan adalah hak dasar," tegas Rana.
Ia juga mengkritik koordinasi antar-OPD Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan pihak kelurahan seharusnya bekerja sama dalam melakukan pendataan serta menindaklanjuti setiap kasus putus sekolah.
"Pastikan data valid agar program berjalan dan menyelesaikan pegmasalahan," tambahnya.
Rana meminta agar pemerintah kota tidak hanya menargetkan angka statistik dalam laporan, tetapi benar-benar memastikan bahwa anak-anak kembali ke sekolah dan mendapat pendampingan. Ia menilai jika kondisi ini dibiarkan, maka akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di Palangka Raya dalam jangka panjang.
"Dampaknya bukan hanya pada individu, tapi juga masa depan daerah. Bagaimana kita bicara pembangunan jika generasi muda kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak" katanya.
Rana mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial, untuk ikut serta dalam memastikan akses pendidikan terbuka bagi semua kalangan. (MARINI/H)
