BORNEONEWS, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030, Anggito Abimanyu, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat integritas kebijakan di tubuh LPS.
“LPS harus terus berbenah. Mulai dari peningkatan kualitas SDM, integrasi data, hingga penguatan integritas kebijakan. Selain itu, latihan protokol krisis juga perlu dilakukan secara berkala,” ujar Anggito usai menjalani fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, 22 September 2025.
Menurutnya, perbaikan berkelanjutan akan membuat LPS semakin siap menghadapi potensi gejolak di sektor keuangan. “Kalau ada situasi krisis, kita harus cepat tanggap tanpa menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.
Saat ini, kondisi perbankan nasional dinilai relatif stabil. Terbukti, selama lima tahun terakhir tidak ada bank yang harus masuk tahap resolusi. Meski demikian, Anggito mencatat masih ada sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kecil yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Mengenai motivasi dirinya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Anggito menyebut hal itu berangkat dari penugasan sekaligus dorongan pribadi. Ia bahkan hanya punya waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri. “Mulai dari pengisian formulir, pemeriksaan kesehatan, hingga pakta integritas. Kemarin juga sempat dipanggil Menteri Purbaya selaku Ketua Pansel,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Anggito mengusung program AKSARA yang memuat enam misi utama, di antaranya, peningkatan kompetensi manajemen aset, penguatan pendidikan dan SDM, perluasan literasi keuangan dan kehadiran di media sosial, efisiensi dana kelolaan per pegawai dari Rp425 miliar menjadi Rp400 miliar, peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan dua kali lipat, dan serta percepatan digitalisasi proses bisnis dan teknologi di LPS.
Dengan strategi tersebut, Anggito optimistis LPS bisa menjadi lembaga yang semakin tangguh, adaptif, dan mampu menjaga stabilitas perbankan nasional.
ANTARA
