BORNEONEWS, Palangka Raya -Ratusan warga Kabupaten Seruyan menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Kalimantan Tengah menuntut pencopotan Kapolres Seruyan. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus agraria dan tuntutan terkait pembagian lahan plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.
Dalam aksi yang berlangsung damai, massa menyuarakan aspirasi mereka dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan terhadap aparat kepolisian dan perusahaan. Meski sebagian besar demonstran menjaga ketertiban, pihak kepolisian tetap mengerahkan pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan.
Menyikapi situasi ini, Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalteng, Rawing Rambang, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui demonstrasi damai adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang.
“Demo damai adalah bentuk aspirasi yang sah dan harus dihormati. Namun, kami menolak keras segala bentuk tindakan penjarahan atau kekerasan yang merusak tatanan hukum,” ujar Rawing Rambang kepada Borneonews pada Selasa, 23 September 2025.
Ia menambahkan bahwa GAPKI mendukung penuh kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah yang menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan.
Menurut Rawing, tuntutan masyarakat terkait plasma merupakan hal yang sangat mendasar dan telah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi.
“Gubernur telah menyatakan komitmennya untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan, termasuk penyediaan plasma bagi masyarakat. GAPKI mendukung penuh kebijakan ini,” tegas Mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng ini.
Dosen Universitas Kristen Palangka Raya ini juga menyampaikan bahwa GAPKI akan terus memantau dan mendorong perusahaan-perusahaan anggota untuk menjalankan kewajiban mereka sesuai regulasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat guna mencegah konflik agraria yang berlarut-larut.
Aksi di Mapolda Kalteng menjadi pengingat bahwa persoalan plasma dan keadilan agraria masih menjadi isu krusial di Kalimantan Tengah. Dukungan dari GAPKI dan Pemerintah Provinsi diharapkan mampu mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga ketertiban dan semangat dialog antara semua pihak. (TESTI PRISCILLA/j)
