BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mendesak Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, agar tidak menunda lagi pengukuhan sekretaris daerah (sekda) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi pejabat definitif.
Menurutnya, terlalu lamanya posisi pejabat dijabat pelaksana tugas (Plt) bisa berdampak buruk terhadap kinerja birokrasi maupun pelayanan publik.
Hatir menilai, penunjukan pejabat definitif bukan hanya soal administratif, melainkan menyangkut kepastian arah kebijakan pemerintahan daerah. “Pejabat definitif lebih memiliki legitimasi dan tanggung jawab penuh dibandingkan Plt. Kalau terlalu lama dibiarkan kosong, yang rugi masyarakat,” ucap Hatir, Selasa, 23 September 2025.
Ia menegaskan, kondisi ini berpotensi menimbulkan stagnasi program. Banyak Plt cenderung berhati-hati mengambil keputusan strategis karena keterbatasan kewenangan. Hal ini, menurut Hatir, bisa membuat pembangunan di Palangka Raya berjalan lamban.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya ketidakpastian karier bagi para aparatur sipil negara (ASN). Mereka yang seharusnya memiliki kesempatan meniti karier justru terhambat akibat lambatnya penetapan pejabat definitif.
“Kalau begini terus, birokrasi kita bisa tidak sehat. ASN harus punya motivasi yang jelas, dan itu salah satunya lewat kepastian jabatan,” tegasnya.
Ia tambahkan ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut arah pembangunan kota. Kita tidak ingin Palangka Raya hanya jalan di tempat karena persoalan jabatan yang tak kunjung diselesaikan. (MARINI/H)
