BORNEONEWS, Palangka Raya - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah yang menegaskan pentingnya pemenuhan kewajiban plasma oleh perusahaan perkebunan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalteng, Rawing Rambang, menyusul meningkatnya aspirasi masyarakat terkait kepemilikan lahan plasma.
Menurut Rawing, dukungan Gubernur terhadap tuntutan masyarakat merupakan langkah strategis dalam memperkuat keadilan sosial dan memperbaiki hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal.
“Gubernur telah menyampaikan secara tegas bahwa perusahaan wajib menyediakan plasma sesuai ketentuan yang berlaku. GAPKI mendukung penuh kebijakan ini,” ujarnya kepada Borneonews pada Selasa, 23 September 2025.
Rawing menekankan bahwa seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah harus mematuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Kewajiban penyediaan plasma bukan hanya bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
GAPKI juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh perusahaan anggota guna memastikan kepatuhan terhadap kebijakan plasma.
“Kami akan terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban ini. Tidak ada ruang untuk mengabaikan aturan,” tegas Mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ini.
Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat, GAPKI menyatakan bahwa penyampaian aspirasi melalui jalur damai adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun\ Dosen Universitas Kristen Palangka Raya ini mengingatkan bahwa tindakan anarkis seperti penjarahan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun.
“Kami mendukung demonstrasi damai, tetapi menolak keras segala bentuk kekerasan atau perusakan,” katanya.
Dengan dukungan terhadap kebijakan Gubernur dan komitmen terhadap pemantauan perusahaan, GAPKI berharap tercipta iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di Kalimantan Tengah.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan harmonis di sektor perkebunan.(TESTI PRISCILLA/R)
