BORNEONEWS, Palangka Raya – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2025, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi sehat. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers APBN KITA Edisi September 2025.
Purbaya menjelaskan, pendapatan negara telah mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari pagu.
Dengan capaian tersebut, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap PDB. Meski begitu, keseimbangan primer masih surplus Rp22,0 triliun, yang menunjukkan kemampuan negara dalam melunasi cicilan utang.
“APBN terus bekerja keras sebagai shock absorber untuk menjaga perekonomian, daya beli masyarakat, sekaligus mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih,” jelas Purbaya.
Ia menambahkan, ketidakpastian global mulai mereda seiring kebijakan penurunan suku bunga The Fed, sementara ekonomi Indonesia tetap tangguh berkat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.
Khusus di Kalimantan Tengah, realisasi pendapatan dan hibah APBN hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp5,57 triliun atau 61,32 persen dari target. Angka ini tumbuh 10,92 persen (yoy), ditopang penerimaan pajak dalam negeri serta pajak perdagangan internasional, terutama dari sektor bea keluar CPO dan turunannya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng, Herry Hernawan, menjelaskan bahwa penerimaan bea keluar mencapai Rp307,24 miliar, tumbuh signifikan hingga 167,05 persen (yoy), seiring kenaikan harga referensi CPO yang pada Agustus 2025 menyentuh 910,91 USD per metrik ton.
Dari sisi PNBP, pendapatan mencapai Rp415,54 miliar. Beberapa satker BLU turut menyumbang, di antaranya Poltekes Palangka Raya Rp19,76 miliar, Rumkit Bhayangkara Rp22,45 miliar, serta Universitas Palangka Raya Rp78,21 miliar. Selain itu, penerimaan juga berasal dari layanan kepolisian dan perhubungan.
Sementara itu, realisasi belanja APBN di Kalteng tercatat Rp19,77 triliun atau 54,75 persen dari pagu, tumbuh 8,90 persen (yoy). Belanja K/L baru mencapai Rp3,70 triliun atau 36,84 persen dari pagu, terkontraksi karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
"Meski demikian, belanja langsung yang dirasakan masyarakat tetap berjalan, seperti Program MBG, belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," ungkap Herry Hermawan, Rabu, 24 September 2025.
Belanja transfer ke daerah (TKD) juga menunjukkan tren positif, mencapai Rp16,07 triliun atau naik 15,03 persen (yoy), didorong penyaluran DBH kurang bayar. Dana TKD banyak dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial seperti BLT dan bantuan pangan.
Di sisi lain, realisasi APBD konsolidasian Kalteng hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp17,39 triliun atau 53,03 persen dari target, tumbuh 22,45 persen (yoy). Pendapatan masih didominasi transfer pusat sebesar 80,59 persen, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatat pertumbuhan 26,55 persen (yoy).
Untuk belanja daerah, realisasi baru 37,81 persen dari pagu atau Rp13,30 triliun. Meski masih rendah pada belanja barang/jasa dan modal, APBD Kalteng mencatat surplus Rp4,08 triliun, berlawanan dari rencana defisit. Kondisi ini menciptakan SiLPA sebesar Rp6,38 triliun.
“Pemerintah daerah perlu memanfaatkan saldo kas secara lebih produktif, baik melalui investasi maupun program strategis untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional,” ujar Herry Hernawan. (PATHUR/j)
