BORNEONEWS, Palangka Raya - Penurunan signifikan Transfer Ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp 155 triliun berdampak langsung pada anggaran daerah di seluruh Indonesia.
Kota Palangka Raya menjadi salah satu wilayah yang merasakan imbasnya, dengan pengurangan TKD mencapai Rp 253 miliar.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan bahwa kondisi ini menuntut adanya penyesuaian strategi dan pengelolaan anggaran daerah.
"Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian, strategi, dan lain-lain yang pastinya akan berimbas pada pelayanan masyarakat, termasuk infrastruktur-infrastruktur," ujarnya pada Kamis, 25 September 2025.
Langkah-langkah efisiensi menjadi prioritas utama dalam menghadapi pengurangan anggaran ini. Fairid menjelaskan bahwa pihaknya akan memelototi belanja operasional serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, termasuk melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
Selain efisiensi, Pemerintah Kota Palangka Raya juga akan berupaya memaksimalkan peluang untuk mendapatkan program-program pusat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Hal ini diharapkan dapat membantu menutupi sebagian kekurangan anggaran akibat pengurangan TKD.
Fairid mengakui bahwa pengurangan TKD ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terkait peningkatan infrastruktur jalan dan drainase.
"Banyak masyarakat yang meminta untuk peningkatan jalan dan drainase, namun inilah faktanya ada kebijakan dari pusat terkait TKD," pungkasnya. (PATHUR/Y)
