BORNEONEWS, Palangka Raya - Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung di Palangka Raya pada 26 hingga 28 September menjadi forum penting bagi para kepala daerah.
Salah satu isu utama yang mendominasi pembahasan adalah pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) secara nasional, yang mencapai angka fantastis Rp 155 triliun.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengungkapkan bahwa pemotongan dana dari pemerintah pusat tersebut secara spesifik menyasar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Pemangkasan DBH dan DAU ini tentu menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pemerintah kota. Kedua jenis dana ini merupakan tulang punggung bagi pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah, mulai dari infrastruktur hingga sektor sosial.
Fairid Naparin menyoroti kejanggalan dalam pemotongan DAU. Menurutnya, secara logis, peningkatan jumlah penduduk dan panjangnya ruas jalan di suatu daerah seharusnya secara otomatis berimplikasi pada peningkatan alokasi DAU.
"Namun, kondisi saat ini justru menunjukkan sebaliknya, di mana terjadi pemotongan meskipun kebutuhan daerah terus bertambah," katanya, Kamis 25 September 2025.
Situasi ini menuntut para wali kota yang tergabung dalam Apeksi untuk mencari solusi dan strategi bersama.
Diskusi di Muskomwil V diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi atau langkah-langkah konkret yang bisa diajukan kepada pemerintah pusat guna mengatasi dampak negatif dari kebijakan pemotongan TKD tersebut.
Melalui forum ini, para pemimpin daerah berharap dapat menyuarakan aspirasi dan tantangan yang dihadapi kota-kota di wilayah Kalimantan.
"Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan fiskal pusat tetap selaras dengan kebutuhan riil dan dinamika pembangunan di tingkat lokal, demi keberlangsungan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (PATHUR/Y)
