BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam rangka memperkuat kelembagaan pekebun dan mendukung pengembangan perkebunan kelapa rakyat, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, serta akademisi dan praktisi perkebunan menyelenggarakan Workshop Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Pati.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa.
Workshop ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sektor perkebunan, khususnya kelapa.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta menyoroti pentingnya kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama untuk mendukung keberhasilan program peremajaan dan mekanisasi.
Kelembagaan yang solid dinilai mampu meningkatkan akses petani terhadap benih unggul, teknologi, dan pembiayaan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan bahwa Program Peremajaan Kelapa Rakyat bertujuan untuk menggantikan tanaman kelapa tua dan tidak produktif dengan varietas unggul yang lebih adaptif dan berdaya hasil tinggi.
"Selain itu, program ini juga mendorong penerapan mekanisasi dalam proses budidaya dan pascapanen, guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produk kelapa lokal. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi strategis karena potensi kelapa yang besar dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor perkebunan," katanya dalam rilis pada Kamis, 25 September 2025.
Dalam sambutannya, Normansyah menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kelembagaan petani sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan program.
"Dukungan terhadap sarana dan prasarana, seperti alat mekanisasi, fasilitas pembibitan, dan pelatihan teknis, akan menjadi prioritas dalam implementasi program di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama dalam rantai nilai kelapa," katanya lagi.
Akademisi dan praktisi perkebunan yang turut hadir juga memberikan masukan terkait strategi pengembangan kelembagaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Mereka menekankan pentingnya pendampingan dan edukasi bagi petani agar mampu mengelola kelembagaan secara profesional dan mandiri.
Dengan demikian, transformasi sektor kelapa tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Workshop ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah bersama untuk membangun perkebunan kelapa yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Pemerintah berharap, melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sarana prasarana, Kabupaten Pati dapat menjadi model pengembangan kelapa rakyat yang berhasil dan menginspirasi daerah lain di Indonesia.(TESTI PRISCILLA)
