BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Pati, serta akademisi dan praktisi perkebunan menyelenggarakan Workshop Penguatan Kelembagaan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan pekebun sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Rakyat dan Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa. Workshop ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kelapa rakyat.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, yang hadir secara daring, menegaskan komitmen BPDP dalam memastikan pengelolaan dana perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ia menyebutkan bahwa program peremajaan, pengadaan sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia menjadi pilar utama dalam transformasi sektor kelapa.
“Dengan penguatan kelembagaan, kita ingin petani lebih mandiri, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan global,” kata Normansyah dalam rilisnya pada Sabtu, 27 September 2025.
Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta menyoroti pentingnya kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama keberhasilan program. Kelembagaan yang solid dinilai mampu membuka akses petani terhadap benih unggul, teknologi modern, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Kabupaten Pati dipilih sebagai lokasi strategis karena memiliki potensi kelapa yang besar serta dukungan aktif dari pemerintah daerah terhadap sektor perkebunan.
Normansyah menjelaskan bahwa Program Peremajaan Kelapa Rakyat bertujuan menggantikan tanaman kelapa tua dan tidak produktif dengan varietas unggul yang lebih adaptif dan berdaya hasil tinggi.
“Selain itu, program ini juga mendorong penerapan mekanisasi dalam proses budidaya dan pascapanen guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk kelapa lokal,“ katanya lagi.
Dukungan terhadap alat mekanisasi, fasilitas pembibitan, dan pelatihan teknis akan menjadi prioritas dalam implementasi program di lapangan.
Akademisi dan praktisi perkebunan turut memberikan masukan terkait strategi pengembangan kelembagaan yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka menekankan pentingnya pendampingan dan edukasi bagi petani agar mampu mengelola kelembagaan secara profesional dan mandiri. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan ekonomi masyarakat pekebun.
“Workshop ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi dan langkah bersama untuk membangun perkebunan kelapa yang produktif, berkelanjutan, dan berdaya saing,“ tegasnya.
Pemerintah berharap, melalui penguatan kelembagaan dan dukungan sarana prasarana, Kabupaten Pati dapat menjadi model pengembangan kelapa rakyat yang berhasil dan menginspirasi daerah lain di Indonesia. (TESTI PRISCILLA/j)
