BORNOENEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya Subandi mengingatkan bahwa salah satu isu utama yang kini menjadi perhatian serius adalah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah, terutama yang menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, TKD merupakan salah satu sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika jumlahnya berkurang, maka ruang fiskal pemerintah daerah juga semakin terbatas.
“Kalau TKD menurun, otomatis kemampuan daerah untuk membiayai program prioritas juga ikut terpengaruh,” ucap Subandi, Senin, 29 September 2025.
Lebih lanjut, Subandi menyoroti bahwa TKD tidak hanya menopang pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi agar pelayanan publik tidak terganggu.
Menurutnya, pemerintah kota harus bisa melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya kreativitas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap TKD tidak terlalu tinggi.
“PAD harus benar-benar dikelola secara optimal, tetapi jangan sampai memberatkan masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Subandi mendorong pemerintah pusat agar tetap memperhatikan kebutuhan daerah dalam hal pembiayaan pembangunan. Menurutnya, Palangka Raya memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi wilayah, pertumbuhan penduduk, maupun kebutuhan infrastruktur perkotaan.
“Kita berharap alokasi TKD tetap proporsional dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penurunan TKD tidak menjadi alasan terhambatnya program pembangunan yang sudah direncanakan. Perencanaan anggaran ke depan harus lebih matang dengan memperhitungkan potensi risiko penurunan transfer pusat.
“Harus ada manajemen fiskal yang kuat dan perencanaan yang lebih realistis,” kata Subandi.
Selain itu, pihaknya dari DPRD berkomitmen mengawal penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Subandi menegaskan, setiap rupiah yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran akibat penurunan TKD bisa diimbangi dengan efektivitas penggunaan anggaran.
“Intinya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Pemerintah daerah dan DPRD harus tetap bersinergi agar pembangunan berjalan, meskipun dengan keterbatasan,” tutup Subandi. (MARINI/j)
