BORNEONEWS, Palangka Raya – Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Palangka Raya terus menjadi perhatian serius DPRD setempat. Anggota DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, meminta agar pemerintah melakukan langkah evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pengadaan makanan sekolah.
“Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pengadaan, pengolahan, sampai distribusi makanan MBG,” kata Rana saat dikonfirmasi, Selasa, 30 September 2025.
Menurutnya, proses pengadaan makanan untuk anak sekolah tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi biaya, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan pangan. Hal ini sangat penting agar tidak lagi menimbulkan korban seperti yang terjadi belakangan ini.
Ia menjelaskan, evaluasi tersebut harus mencakup semua tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, cara pengolahan, hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah.
“Setiap tahap harus jelas SOP-nya dan diawasi ketat. Anak-anak kita tidak boleh dijadikan korban kelalaian,” tegasnya.
Rana juga mendorong agar Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan membentuk tim khusus untuk memantau standar dapur serta kelayakan penyedia makanan sekolah. Ia menilai, kejadian keracunan ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang selama ini lemah dalam pengawasan.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberikan solusi sesaat, melainkan memastikan adanya regulasi yang lebih ketat dan transparan. Hal ini termasuk kewajiban penyedia makanan untuk memiliki sertifikasi kelayakan usaha dan lolos uji kesehatan secara rutin.
“Kalau ini tidak dilakukan, kejadian serupa bisa saja terulang. Kita harus belajar dari peristiwa ini dan menjadikannya titik balik dalam pengelolaan makanan sekolah,” tambahnya.
Rana menegaskan bahwa DPRD Palangka Raya akan terus mengawal proses evaluasi dan menuntut pertanggungjawaban semua pihak terkait. Baginya, keselamatan siswa adalah hal yang paling utama dan tidak bisa ditawar-tawar. (MARINI/H)
