PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Pertamina dan Pemerintah Pusat berupaya mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan minyak serta antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap terjadi di sejumlah SPBU di Pangkalan Bun.

Wakil Ketua II DPRD Kobar, Sri Lestari, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi terus meningkat.

Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi di daerah.

“Banyak laporan masyarakat yang masuk kepada kami terkait sulitnya mendapatkan BBM subsidi, khususnya solar dan pertalite. Antrean panjang di SPBU sudah sering terjadi dan ini jelas sangat meresahkan,” kata Sri Lestari, Rabu, 1 Oktober 2025.

Ia menegaskan, DPRD Kobar tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini. Pihaknya bersama anggota dewan lain sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pertamina serta pemerintah pusat untuk mencari langkah penyelesaian yang tepat.

“Kami dari DPRD sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan juga menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, agar segera ada langkah konkret mengatasi kelangkaan BBM subsidi di Kobar,” tegasnya.

Sri Lestari juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran.

Menurutnya, jangan sampai hak masyarakat kecil terhambat hanya karena adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan.

“Yang paling penting adalah pengawasan distribusi BBM subsidi. Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya mendapat hak justru kesulitan, sementara ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Kobar akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Harapan kami, persoalan antrean panjang dan kelangkaan BBM subsidi bisa segera teratasi, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (DANANG/Y)