BORNEONEWS, Tamiang Layang – Bupati Barito Timur, M Yamin, menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bukan sekadar angka atau penilaian administratif, melainkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kepemimpinannya. Hal itu disampaikan saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Penilaian IKD Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 di Tamiang Layang, Kamis, 2 Oktober 2025.
“Indeks Ketahanan Daerah bukan sekadar angka atau laporan administratif, tetapi indikator sejauh mana kesiapsiagaan, ketangguhan, serta kemampuan kita dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana,” kata Yamin dalam sambutannya.
Bupati mengingatkan bahwa Barito Timur memiliki potensi ancaman bencana cukup besar, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, hingga bencana non-alam. Karena itu, IKD dipandang sebagai instrumen penting untuk mengukur kesiapsiagaan daerah.
“IKD harus menjadi pijakan bagi kita semua untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Dalam arahannya, Yamin menekankan tiga hal penting kepada perangkat daerah dan instansi yang hadir. Pertama, memberikan data akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan verifikasi agar hasil penilaian mencerminkan kondisi riil ketahanan daerah. Ketiga, menjadikan IKD sebagai momentum perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban laporan.
Kepala Daerah juga optimistis, melalui kerja sama solid antara pemerintah daerah, BNPB, akademisi dan seluruh pemangku kepentingan, sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan responsif dapat diwujudkan.
“Saya berharap forum ini memberi hasil terbaik bagi penguatan kapasitas ketahanan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD-DAMKAR Barito Timur, Ahmad Gazali, selaku ketua panitia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, FGD digelar untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapsiagaan, ketangguhan, dan kapasitas daerah.
“IKD juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Barito Timur Tahun 2025–2029,” ungkap Gazali. Ia menambahkan, IKD bukan hanya evaluasi teknis, melainkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Barito Timur.
“Oleh karena itu, hasil penilaian ini diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap risiko bencana,” ujarnya.
FGD ini diikuti tim penilai dari BNPB, akademisi LPPM Universitas Palangka Raya, 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dua instansi vertikal yakni Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta tim persiapan KRB dari internal BPBD Damkar.
Kegiatan tersebut bertujuan menyusun hasil penilaian sementara IKD, memverifikasi data dukung, serta mengidentifikasi aspek kelembagaan, regulasi, sumber daya, dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan.
“Dari sini kita juga berharap muncul rekomendasi awal untuk memperkuat ketahanan daerah. Hasil penilaian IKD nantinya akan menjadi pijakan penting dalam mitigasi dan pengurangan risiko bencana di Barito Timur,” jelas Gazali.
Ia menegaskan, tindak lanjut dari penilaian ini diharapkan dapat terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
“Sehingga benar-benar terwujud masyarakat Barito Timur SEGAH – siap, tangguh, dan selamat dari bencana,” pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
