BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah mengungkapkan pemerintah daerah akan menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Hal ini disebabkan oleh penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp300 miliar.
“Kita mendapat informasi dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bahwa hampir seluruh Indonesia mengalami penurunan TKD, termasuk Kotim. Dari proyeksi sebelumnya Rp2,2 triliun, kemungkinan APBD kita tahun depan hanya sekitar Rp1,9 triliun,” kata Riskon, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Menurut Riskon, penurunan signifikan tersebut menjadi salah satu alasan pembahasan APBD 2026 yang digelar beberapa waktu lalu dijadwalkan ulang sambil menunggu kepastian finalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diperkirakan terbit Oktober.
"Informasi sementara menunjukkan penurunan cukup besar, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun sumber transfer lainnya,” ujarnya.
Riskon menjelaskan, pengurangan dana transfer ke daerah kemungkinan akan diganti dalam bentuk program langsung dari pemerintah pusat, sehingga tidak lagi tercatat dalam struktur APBD daerah. Beberapa program strategis tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan iuran BPJS, hingga perbaikan jalan dan jembatan.
“Skemanya mungkin nanti pengurangannya dikembalikan melalui program yang langsung dijalankan pusat. Artinya, ruang fiskal kita di daerah semakin sempit untuk menentukan prioritas pembangunan sendiri,” tuturnya.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, DPRD berharap pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan belanja agar program prioritas masyarakat tetap terlaksana.
“Kami berharap, meskipun dana transfer berkurang, pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama. DPRD akan terus mengawal agar APBD 2026 benar-benar disusun sesuai kebutuhan masyarakat Kotim,” pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
