BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Menurutnya, akses layanan kesehatan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.
Subandi mengatakan, masih banyak masyarakat di Palangka Raya yang menghadapi kendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya atau belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi fokus bersama antara pemerintah kota, DPRD, dan lembaga penyelenggara jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan.
“Pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kesulitan berobat hanya karena persoalan biaya. Jaminan kesehatan bagi mereka harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan dengan baik,” tegas Subandi, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Ia juga mengingatkan pentingnya pendataan yang akurat agar program jaminan kesehatan, khususnya untuk masyarakat miskin, dapat tepat sasaran. Banyak kasus di lapangan menunjukkan adanya warga tidak mampu yang belum terdaftar dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), sementara di sisi lain ada penerima yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi.
Subandi menekankan bahwa pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem pendataan serta memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat. Langkah tersebut penting agar bantuan kesehatan dapat diterima sesuai kebutuhan nyata masyarakat.
Selain itu, ia juga mendorong agar fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas maupun rumah sakit terus ditingkatkan, baik dari segi tenaga medis, sarana penunjang, maupun ketersediaan obat-obatan. Menurutnya, kualitas layanan harus sejalan dengan upaya perluasan jaminan kesehatan.
“Jaminan kesehatan bukan hanya soal iuran yang dibayar pemerintah, tapi juga soal kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Kalau fasilitasnya tidak memadai, maka tujuan program ini tidak akan tercapai secara maksimal,” ujarnya.
Dengan perhatian serius terhadap jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, Subandi berharap Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mewujudkan sistem kesehatan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan. Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial di bidang kesehatan. (MARINI/j)
